WEBSITE PROJECT
BAPPEDA JABAR
Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat bertugas menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Perencanaan daerah tersebut meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan dan perencanaan Daerah Kabupaten/Kota, serta mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan.

KPBU JABAR
Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha Provinsi Jawa Barat

KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko. (Perpres No. 38/2015)

Kenalkota

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat bertugas menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Perencanaan daerah tersebut meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan dan perencanaan Daerah Kabupaten/Kota, serta mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan.

Jakarta Design Center

Jakarta Design Center is the biggest and most complete interior and architecture center in the Jakarta region and surrounding areas, and even in Indonesia. Its existence since 16 March 1990 is a solution to the absence of business center specializing in the interior & architectural sector in Indonesia that is representative, integrated and of international standards.
Located strategically and easily accessible from the Soekarno­ Hatta Airport and being close to various 5-stars hotels. to be exactly at Jalan Gatot Subroto Kov. 53 Slipi, Jakarta. 10260, JDC offer a format of service that is all-encompassing in the sector of interior and architecture under one roof. Within the building with its 7 floors and one semi-basement. the comfort being offered to visitor during their visits to look seek and obtain information as well as to procure the best, the latest and high class products available in JDC’s showrooms constitute one concept form of full service being offered.
Occupying a land area of 13.300 m2 and having a floor area of 29.000 m2, the Jakarta Design Center has a its mission, the broadening of horizons and the promoting of the people’s appreciation for design. The joining of many well-known companies in the interior & architecture sector with their respective uniqueness and typical designs offer a Kaleidoscope of design choices to meet existing by these companies are always offering dynamics designs of the products being presented.
The presented of number of professional associations in the design sector such as :IAI, HDII, IALI & HTII also offers additional variety to the JDC atmosphere as a community center for design professionals. The various support facilities available at the building like seminar rooms. audio-visual studio, business center, cafes, and other facilities will much facilitate them in conducting their profession’s activities, and offering a social interaction within their circles.

Saberpungli Jabar
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Jawa Barat

Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat.
Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.
Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif, tegas Presiden.
Di hadapan para gubernur, Presiden kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan
Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, terangnya.
Presiden juga mengingatkan, pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional.